LUBUKLINGGAU SK-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau Sampaikan Rekomendasi, atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2020.
Dihadiri langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, Wakil Wali Kota H Sulaiman Kohar bersama para pejabat dijajaran Pemkot Lubuklinggau.
Rekomendasi DPRD ini disampaikan juru bicara DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Efendi. Ada beberapa rekomendasi atas LKPJ Wali Kota tahun 2020 antara lain dibidang pemerintahan dan kesejahteraan, DPRD mengharapkan program tepat sasaran, melakukan pengawasan ketat dan memfasilitasi masyarakat yang ber-KTP Lubuklinggau untuk mendapatkan lapangan kerja.
Kemudian untuk dapat menindaklanjuti terhadap meningkatnya angka pengangguran dari 2 persen menjadi 7 persen, DPRD menyarankan agar membuat tim khusus (timsus) pengentasan pengangguran. Selanjutkan, pihak legislatif juga meminta pemutakhiran data penduduk miskin mulai dari kecamatan, kelurahan hingga RT dan meminta agar dilakukan penambahan anggaran untuk ketertiban umum.
“DPRD juga meminta pengawasan ketat pemanfaatan dana BOS dalam wilayah Lubuklinggau, karena masih ditemukan sarana dan prasarana sekolah yang belum refresentatif. Selain itu, seragam sekolah gratis, selayaknya tetap dilanjutkan tahun depan. Selain itu belajar tatap muka segera dilaksanakan karena sistem daring yang dilaksanakan sejak mewabahnya pandemi Covid-19 dinilai kurang efektif,” beber dia.
Rekomendasi lainnya yakni mengenai pemulihan ekonomi di masa pandemi, supaya dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah, serta dapat mengkaji ulang program Ayo Ngelong ke Lubuklinggau mengingat pandemi saat ini masih berlangsung.
“DPRD juga meminta kepada BKPSDM untuk menempatkan ASN sesuai kompetensi dan potensinya,” katanya.
Sementara Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan terimakasih kepada DPRD Lubuklinggau atas rekomendasi yang telah di sampaikan. (*)
