MURATARA SK-Warga dari 2(dua) Kecamatan Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) gelar aksi damai, tuntut PT.Lonsum Riam Indah Estate Kembalikan hak Masyarakat dan Minta maaf.
Adapun yang mengikuti aksi hari ini dari Beberapa desa di Kecamatan Rawas Ilir dan Beberapa Dari Desa Wilayah Kecamatan Karang Dapo, seperti Bingin teluk, Biaro, bina karya dan lain sebagainya.
Menurut Masyarakat Aksi ini Berawal dari dugaan penyerobotan lahan Masyarakat oleh PT.Lonsum, sejak tahun 1995 PT.Lonsum Mulai menggusur tanah, namun mulai beroperasi menanam pada tahun 1997 hingga saat ini sudah banyak tanah warga yang diduga diserobot.
Tidak hanya diduga menyerobot tanah Masyarakat Muratara, Oknum PT.Lonsum juga melakukan penghinaan terhadap Bupati Muratara beberapa waktu yang lalu.
Untuk itu Masyarakat Meminta agar Pihak PT.Lonsum Riam Indah Estate untuk mengembalikan hak mereka atau hengkang dari Bumi Muratara.
“PT.Lonsum sudah menyerobot tanah kami masyarakat, ada kurang lebih 350 Hektare lahan di luar HGU yang di gunakan Perusahaan itu masuk dalam kawasan hutan wilayah transmigrasi, ini bukan pertama kali kami turun aksi, namun sudah beberapa kali tapi kami hanya di iming-iming tapi tidak di realisasikan”,jelas Koordinator M.Muharom kepada Wartawan.
Tidak hanya itu beberapa waktu yang lalu Untuk menghindari bentrok Bupati juga sudah membuat status Quo namun tidak di indahkan oleh PT.Lonsum, malah Oknum dari PT.Lonsum menghina Bupati Muratara dengan ucapanya,tuturnya.
Untuk itu kami meminta agar PT.Lonsum Riam Indah Estate segera mengembalikan hak kami Masyarakat, serta minta maaf kepada Bupati dan Masyarakat atas penghinaan yang telah di lakukan pihak PT.Lonsum, atau angkat kaki dari Muratara,Tegas koordinator.
kami sebagai masyarakat merasa resah dengan statemen yang terkesan menghina Bupati kami, Bupati saja dibuat sewenang-wenang apa lagi kami Masyarakat,tandasnya.
Untuk di ketahui bahwa aksi di gelar di Simpang 4 Riam, Desa Mandi Angin. Kecamatan Rawas Ilir. Kabupaten Muratara, pada 20 Agustus 2021.
Hingga aksi selesai tidak ada perwakilan Perusahaan yang menemui masyarakat untuk mediasi atau berdialog.
(Elda)
