SUMSEL SK-Pelaksanaan kegiatan pekerjaan eksplorasi seismik 3D Chriysant Pertamina yang dikerjakan oleh kontraktor seismik PT. Bureau Geophysical Prospecting (BGP) di sejumlah wilayah kota Prabumulih kembali menuai persoalan.
Setelah sebelumnya sempat bergejolak dibeberapa kelurahan di Kota Prabumulih, kali ini Selasa (8/2) sembilan Ketua Rukun Tetangga (RT) berikut 5 warga perwakilan tiap RT di Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara mengadakan pertemuan dengan manajemen BGP yang diwakili oleh Jumadi selaku Koordinator Humas.
Tampak dalam pertemuan tersebut, penjelasan dari Jumadi bertele-tele dengan alasan bahwa hasil perhitungan pendataan rumah retak (RR) belum selesai dilakukan oleh Zeni Bangunan (Zibang) selaku pihak yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai ganti rugi kerusakan rumah warga.
“Kita belum dapat input keseluruhan nilai ganti rugi dari Zibang, kemungkinan akhir Februari ini baru kita bisa dapatkan nilai penggantian kerusakannya,” kata Jumadi.
Salah satu perwakilan warga bernama Arthur Kaunang yang mendengar penjelasan tersebut merasa tidak puas, pasalnya kenapa BGP tidak mau memberikan perkiraan nilai ganti rugi terhadap kerusakan rumah.
“Bapak apa tidak punya standar acuan penggantian kerusakan rumah. Apakah nanti perhitungannya akan sama dengan kerugian kami terhadap kerusakan rumah. Tidak bisa pak kalau rumah pondasinya sudah retak dan naik harus serta merta perhitungan ganti ruginya hanya ditambal semen saja,” ujar Arthur Kaunang dengan wajah kesal.
Jumadi menjelaskan bahwa untuk ganti rugi yang dianggap tidak sesuai, pihak warga bisa mengajukan keberatan dan selanjutnya akan dilaporkan ke Pertamina.
“Selalu saja pertemuan dengan BGP tidak pernah ada titik temu. Kami kecewa karena kami minta agar perjanjian dibuat secara tertulis, tetapi Jumadi tidak mau, keluh Arthur yang didampingi beberapa perwakilan warga lainnya.
Romli selaku Ketua RT 03 RW 02 menuturkan kepada media bahwa terdapat ratusan rumah di Kelurahan Anak Petai ini yang mengalami kerusakan dari aktivitas seismik BGP.
“Jika tidak segera dilakukan perbaikan, saya khawatir akan timbul hal fatal, semisal bangunan roboh dan melukai orang. Apakah BGP tidak memikirkan itu?” tanya Romli.
Lanjut Romli, ratusan rumah diwilayahnya yang rusak saat ini belum ada pembayaran ganti rugi. Mereka datang bersama rekan-rekan ke PT BGP sebagai wakil masyarakat untuk menuntut kejelasan terkait nominal ganti rugi dan kapan kepastian pembayaran dilakukan.
“Jangankan untuk menuntut kejelasan ganti rugi, untuk menemui manajemen BGP pun susahnya minta ampun,” ungkap Romli.
Dalam pantauan media di salah satu rumah warga RT 03 RW 02 Kelurahan Anak Petai bernama Supadi, tampak bangunan rumah Supadi mengalami kerusakan yang cukup parah. Siku antar bangunan mengalami pergeseran vertikal dari atas hingga pondasi, sehingga rumah tersebut seperti terbelah. Antara pondasi dengan tembok bangunan pun mengalami keretakan horizontal sepanjang garis pondasi. Plester lantai pun tampak pecah dan mencuat ke permukaan.
“Ini tidak bisa hanya ditutup semen pak, karena temboknya bergeser. Kalau hanya di semen tidak akan kuat karena tembok penopangnya sudah tebelah, ini harus dibongkar ulang. Belum tahu seperti apa ganti rugi perusahaan terhadap kerusakan rumah saya ini,” tutur Supadi dengan raut muka sedih.
Terpisah, terkait permasalahan warganya dengan BGP, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom mengungkapkan bahwa pernah ada dilakukan pertemuan mediasi antara masyarakat, Pertamina dan BGP bersama Komisi III DPRD Kota Prabumulih pada Rabu 20 Januari 2021. Dalam pertemuan yang sudah terjadi lebih dari setahun tersebut, pihak perusahaan (BGP) akan berkomitmen untuk memenuhi permintaan masyarakat terkait kompensasi pekerjaan proyek seismik.
“Tapi seperti kita lihat sekarang, mereka (BGP) melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Hasil dari mediasi di DPRD tidak dipatuhi oleh mereka sendiri, hal tersebut menurut saya karena sudah banyak permainan-permainan oknum entah siapa-siapa di dalam BGP sendiri, ataupun oknum masyarakat yang bermain mengambil keuntungan sendiri dari masalah ini, sehingga terjadi disparitas harga kompensasi di tiap-tiap daerah itu bermacam-macam, dan kebanyakan itu baru sebatas janji-janji saja,” jelas Dipe Anom.
Lanjut Dipe Anom, mereka (BGP) melakukan hal tersebut agar target pekerjaan seismik tersebut rampung dikerjakan.
Setelah mereka selesai beroperasi, beberapa pihak yang sudah berjanji itu sudah tidak ada lagi dan sulit untuk dimintakan tanggungjawabnya.
“Sekarang mereka meninggalkan masalah kan, karena mereka sendiri yang tidak komitmen terhadap kesepakatan dengan masyarakat. BGP banyak bohongnya,” tegas pria yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Prabumulih.
Menurut Adik kandung Wakil Walikota Prabumulih ini, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih juga belum bisa berbuat apa-apa terhadap tuntutan masyarakat ke Pertamina ataupun BGP. Dirinya bersama kawan-kawan legislatif di DPRD Kota Prabumulih mungkin akan mengingatkan Walikota agar tidak memberikan surat kepada Pertamina ataupun BGP terkait telah selesainya pekerjaan seismik tersebut, sebelum tuntutan ganti rugi terhadap lahan dan kerusakan rumah ataupun pekarangan masyarakat sudah dibayarkan langsung oleh Pertamina atau BGP.
Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan 1 (Kec. Prabumulih Barat, Selatan dan Rambang Kapak Tengah) ini juga memberikan klarifikasi terkait adanya rumor bahwa ada setoran, apakah itu dari Pertamina atau BGP untuk pimpinan dewan. “Saya klarifikasi dan tegaskan di media ini bahwa saya tidak pernah menerima uang, baik dari Pertamina ataupun BGP terkait Proyek Seismik mereka. Bahkan saya juga memerintahkan orang untuk menelusuri dan mencari bukti terkait rumor itu dan langsung saja dilaporkan ke polisi. Seingat saya, mereka (BGP) pernah meminta untuk ketemu dengan saya, tapi tidak saya layani. Kalaupun ketemu terkait mediasi dengan masyarakat pada waktu itu,” tegasnya.
Polemik BGP selaku kontraktor seismik Pertamina inipun memicu jaringan Perkumpulan Anak Bangsa Sumatera Selatan (PAB-SS) melaporkannya kepada Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina.
