Musi Rawas – Aliansi Pemuda Silampari Bersatu gelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Musi Rawas. Massa tersebut mengangkat spanduk-spanduk dengan tuntutan terhadap kinerja KPUD Musi Rawas, kamis 27 juni 2024.
Alam Budi Kesuma, koordinator aksi, menyoroti beberapa isu dalam orasinya, yaitu: Perubahan pengumuman hasil seleksi PPS dengan nomor surat yang berbeda, Dugaan adanya “Mahar” dalam seleksi PPS Kabupaten Musi Rawas.
Selain itu pihaknya juga mempertanyakan, Mekanisme penentuan anggota PPS, apakah berdasarkan CAT dan wawancara atau preferensi pribadi. serta bagaimana Proses lelang untuk kegiatan peluncuran pilkada tahun 2024, dan Anggaran yang dialokasikan untuk peluncuran pilkada tahun 2024.
Alam Budi Kusuma juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Event Organizer (EO) untuk kegiatan tersebut.
Kemudian dirinya meminta klarifikasi kepada Ketua KPU terkait postingan Bacalon Bupati Musi Rawas di Instagram resmi KPU.
Menanggapi hal itu yogi Juli Saputra, Komisioner Divisi SDM & Parmas, menjelaskan bahwa rekrutmen PPS dilakukan sesuai dengan prosedur.
“Proses CAT dan wawancara, untuk anggaran peluncuran Pilkada 2024 telah menggunakan E-Katalog, dengan EO Lentera Adigana dipilih berdasarkan kompetensi dan prosedur administratif”,Kata yogi.
Sementara itu, Sekretaris KPU Nailul Azmi menyampaikan permohonan maaf atas kekacauan yang ditimbulkan oleh postingan di akun Instagram KPU. KPU berjanji untuk memenuhi permintaan massa terkait dokumen kontrak pelaksanaan launching Pilkada 2024 dalam waktu 7 hari.
Aliansi Pemuda Silampari Bersatu menegaskan komitmennya untuk memastikan semua tuntutan mereka dipenuhi secara transparan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.
