MURATARA – Kegiatan Forum Komite CSR Kabupaten Musi Rawas Utara yang digelar pada 28–29 Juni 2025 di Famvida Lubuklinggau menuai sorotan tajam. Kepala Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir, Shandy Hermanto, menyayangkan absennya pelibatan pemerintah desa dalam forum yang mengusung tema “Corporate Social Responsibility (CSR), Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta Social Return on Investment (SROI)” tersebut.
Melalui konfirmasi via pesan WhatsApp kepada media ini, Shandy menyebut pihaknya tidak menerima informasi apapun mengenai kegiatan itu.
“Tidak ada undangan sama sekali untuk itu, tidak tau siapa yang diundang. Di sekitar desa kita banyak perusahaan harusnya dilibatkan tapi ys gimana kita gak pernah dilabatkan walaupun cuma untuk diskusi,” ungkap Shandy.
Kekecewaan Shandy bukan hanya soal undangan. Ia juga menyoroti beberapa program CSR sebelumnya yang menurutnya hanya sebatas formalitas tanpa tindak lanjut nyata.
“Makanan bergizi gratis yang dari forum waktu itu aja gak jalan, cuma launching aja untuk iklan. Sampai sekarang ini tidak ada kelanjutan nya,” kata Shandy, menegaskan kekecewaan atas program yang dinilai sebatas pencitraan.
Senada dengan itu, Ilham Palesta, seorang aktivis di Bumi Silampari yang juga bergerak dalam bidang kelestarian lingkungan, turut mengkritisi pelaksanaan Forum CSR Muratara. Ia menilai konsep pemberdayaan masyarakat yang diusung forum tersebut hanya berhenti pada tataran seremonial, tanpa dampak yang benar-benar dirasakan warga.
“Tidak dilibatkannya kepala desa dan minimnya kontribusi nyata dari program CSR menjadi tanda bahwa forum ini masih bersifat formalitas dan jauh dari upaya memberdayakan masyarakat secara substansial,” ujar Ilham.
Lebih jauh, ia mempertanyakan transparansi penggunaan dana CSR dari puluhan perusahaan yang beroperasi di Muratara.
“Ada sekitar 40-an perusahaan yang beroperasi di Muratara, ini semua apa kontribusinya terhadap masyarakat? Apakah benar-benar untuk masyarakat atau cuma seremoni?” cetusnya.
Menurut Ilham, ke depan pelibatan pemerintah desa, instansi teknis, hingga pengawasan DPRD harus menjadi prioritas utama agar CSR tidak sekadar menjadi laporan tahunan.
Sementara itu, Ketua Forum CSR Muratara, Khawali, saat dikonfirmasi mengenai siapa saja pihak yang diundang, belum memberikan penjelasan detail.
“Besok kalau sudah selesai,” jawab Khawali singkat melalui WhatsApp.
Jawaban singkat itu spublik memperlihatkan sikap abai dan inkompeten Khawali dalam mengelola program yang berdampak langsung pada masyarakat, sekaligus menunjukkan ketidakmauan BSL untuk transparan terhadap publik.
Sebagai informasi, Desa Belani merupakan kawasan strategis yang dikelilingi aktivitas puluhan perusahaan besar. Namun, hingga kini, program-program CSR dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut secara berkelanjutan. (Release)
