ADVERTISEMENT
Sumatera Klik
Advertisement
  • Home
  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Pembangunan
  • Politik
  • Korupsi
No Result
View All Result
  • Home
  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Pembangunan
  • Politik
  • Korupsi
No Result
View All Result
Sumatera Klik
No Result
View All Result

PEMIMPIN BODOH ‘MASYARAKAT JADI KORBAN’

Desember 15, 2021
in Opini
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Opini By: Ruslan Efendi

Waka Kaderisasi GMNI Lubuklinggau

Didalam Negara Demokrasi tentu Masyarakat menempati kedudukan tertinggi dari berbagai bentuk demokrasi yang ada, apalagi Negara Indonesia dengan demokrasi Pancasila haruslah mengedepankan kepentingan Masyarakat di atas segalanya, baik dalam hal politik, ekonomi, kebijakan dan juga aturan.

Namun pada kenyataan nya banyak sekali ketimpangan dari teori tersebut dengan fakta yang terjadi, dimana baik kebijakan maupun aturan yang bukannya berpihak pada rakyat namun sebaliknya malah menindas, sehingga membuat cacat nya sistem demokrasi dalam bernegara itu sendiri.

Seperti yang sedang marak pada saat ini aturan ataupun kebijakan terkait wabah Covid-19, yang dimana bukan menyehatkan masyarakat baik secara ekonomi dan sosial tapi malah menindas, karena dari kebijakan yang di ambil dan peraturan yang di buat ini semua tidak relevan dan sangat tidak efesien untuk masyarakat.

Lapangan pekerjaan habis, kebutuhan masyarakat tinggi, ketersediaan barang rendah sehingga nilai jual nya naik, kemudian hampir seluruh lembaga publik baik negeri maupun swasta mempersulit masyarakat dengan dalih harus Vaksin dan sehat dengan bukti pernyataan hasil Tes, dan itu semua harus mengeluarkan biaya pribadi Masyarakat.

Sekarang di tambah lagi ada aturan yang mengharuskan untuk vaksin, dan ini sangat menciderai konstitusi, dimana aturan semacam ini sangat tidak mengedepankan hak-hak masyarakat dalam bernegara, yang mana di atur dalam UUD 1945 Pasal 28 setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Jadi seketika ada masyarakat yang tidak mau di vaksin itu bagian dari hak mereka atas dasar pemikiran mereka dan tidak boleh di intervensi ataupun di intimidasi.

Perlu di ingat… Tugas pemerintah itu menjamin fasilitas kesehatan bagi masyarakat, bukan untuk menjamin kesehatan ataupun ajal masyarakat.

Kerjakan saja man yang sudah menjadi Tupoksi pemerintah jangan pernah mengintervensi atau menindas Hak Masyarakat.

HANYA PEMIMPIN YANG TIDAK BERHATI NURANI YANG TIDAK MEMAHAMI KONDISI MASYARAKATNYA. PEMIMPIN BODOH, MASYARAKAT JADI KORBAN.

Opini ini sepenuhnya tanggung jawab penulis

Bagikan ini:

  • Facebook
  • X

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Previous Post

Dua Anak di Muratara Hampir Jadi Korban Penculikan, Orang Tua di Harap Siaga

Next Post

DPRD Muratara Usul Hak Interpelasi, Ternyata Karena Hal Ini

Next Post
DPRD Muratara Usul Hak Interpelasi, Ternyata Karena Hal Ini

DPRD Muratara Usul Hak Interpelasi, Ternyata Karena Hal Ini

Please login to join discussion
Sumatera Klik

Sumateraklik.com 2020

About Me

  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Siber
  • Iklan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Kesehatan
  • Pendidikan
  • Pemerintah
  • Ekonomi
  • Pembangunan
  • Politik
  • Korupsi

Sumateraklik.com 2020

error: Berita Di Proteksi
%d