Muratara- Kejadian langka yang di alami anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menjadi sorotan publik, dan mendapat komentar dari berbagai kalangan , termasuk Kalangan dari aktivis Mahasiswa.
Polemik tunjangan Gaji anggota BPD beserta Perangkat Desa Sekabupaten Muratara (82 Desa) menjadi sorotan, karena tidak dibayar oleh pemerintah kabupaten Muratara.
Arieo pandiko, Aktivis Mahasiswa yang merupakan Putra Daerah Muratara ini ikut soroti polemik BPD dan siap memberikan dukungan solidaritas.
Arieo Pandiko menyanyangkan ucapan Komisi satu ‘Hermansyah syamsiar ‘Akhirnya perwakilan dari BPKAD menyebutkan alasannya Belum bisa membayar gaji seluruh anggota BPD Itu dikarenakan kas daerah yang Kosong’.
“Sekarang Kita Tanya, Bagaimana Jika hal Itu terjadi kepada Bapak Herwansyah Selaku anggota DPRD , apabila tunjangan gaji juga tidak dibayar seperti yang dialami anggota BPD Dan perangkat Desa selama 3 bulan ini tidak dibayar?, atau gaji dan tunjangan nya ia bayar untuk anggota BPD, gimana ? Apakah berani?”,tanya arieo geram sembari menantang DPRD.
Semestinya,’lanjut arieo’, Anggota DPRD Muratara membuat Pansus, jangan sampai hak kawan-kawan BPD di abaikan , DPRD harus berpihak kepada anggota BPD dan parangkat desa sekabupaten Muratara,ujarnya, selasa 21/12/2020.
ini kejadian yang Sangat memalukan, coba Kita lihat di kabupaten tetangga, seperti kabupaten Musi Rawas kabupaten lain nya tidak Ada kejadian seperti ini, ia meminta Pemerintah harus bertanggung jawab,ucapnya.
Kejadian ini menjadi gambaran kondisi pengelolaan keuangan daerah yang tidak sehat, sehingga kawan-kawan BPD tidak menerima tunjangan Gaji, jika kas daerah kosong tentu ini akan menjadi pertanyaan publik, sebab berimbas anggota BPD dan Parangkat Desa sekabupaten Muratara tidak menerima gaji selama tiga bulan.
Padahal tunjangan gaji anggota BPD sudah di anggarkan melalui paripurna DPRD, ADD setiap TW, jadi kemana uang negara tersebut, tukasnya.
“Kami Mahasiswa, akan melakukan dukungan sebagai Solidaritas dan ikut mengkawal untuk kehadiran BPK RI, agar segera mengaudit Kas daerah, jangan sampai terjadinya KKN terhadap Kas Daerah yang kosong ini”,tegasnya.
(Elda)
