SUMSEL SK-Sudah rahasia umum bahwasannya petani Indonesia menjadi sapi perahan mafia pupuk setelah era reformasi. Rezim Orba dengan Pola Binmas dan Inmas berhasil membuat petani sejahtera karena harga pupuk terjangkau dan swasembada pangan, senin (01/02/2022).
Namun keberhasilan tersebut menjadi sirna ketika Direksi pabrik pupuk menjadi rebutan para politikus untuk para kadernya atau diisi orang – orang dekat penguasa. Ekspor pupuk dan penjualan pupuk non subsidi menjadi primadona karena di kuasai kartel mafia pupuk yang mencari keuntungan sebesarnya dan mengorbankan petani Indonesia.
Aneh bin ajaib dan menjadi kebodohan tingkat nasional ketika Holding PT Pupuk Indonesia mengekspor pupuk dengan harga dumping, hal itu di katakan oleh Deputy Penindakan K MAKI Tony Siahaan.
“Indonesia bukan penguasa pasaran pupuk dunia dan hanya urutan bawah sepuluh besar produsen pupuk dunia namun melakukan penjualan ekspor dengan harga dumping”, kata Tony Siahaan.
“Harga jual ekspor di bawah harga COGS atau dibawah Harga Patokan Penjualan (HPP) sebabkan penurunan keuntungan Holding PT Pupuk Indonesia dan menyebabkan setoran deviden ke negara menurun drastis”, jelas Tony Siahaan.
Untuk menutupi kerugian ini patut diduga dilakukan dengan menaikkan harga pupuk subsidi, hingga 200% dan menaikkan harga pupuk non subsidi kebutuhan petani, ujar Tony.
Mengutip apa yang pernah di katakan Ketua DPR RI Puan Maharani secara keras, terkait mafia pupuk yang telah menjerat leher petani Indonesia melebihi jeratan rentenir yang paling kejam, harus segera diberantas”, imbuhnya.
Sementara perkara dugaan mega korupsi ekspor pupuk PT.Pusri dan Holding Pupuk Indonesia dengan dugaan kerugian negara puluhan trilyun tidak jelas sampai dimana kelanjutannya,cetus Tony Siahaan.
Seperti apa yang juga pernah diucapkan Ibu Puan Maharani agar aparat hukum menindak tegas mafia pupuk yang telah menghancurkan kehidupan petani dan menaikkan harga beras kebutuhan pokok rakyat seakan tak mampu di tindak lanjuti secara hukum oleh aparat hukum,tandasnya.
“Kejati Sumsel seakan tak berdaya dan cuma PHP, untuk menindak lanjuti dugaan mega korupsi ekspor pupuk PT Pusri”, pungkas Tony Siahaan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa di jajaran Direksi terdapat orang dekat penguasa dan juga besan petinggi APH. Namun ironis bila kezoliman yang sangat zolim terhadap rakyat Indonesia di peti eskan demi kepentingan oligarki dan kantong-kantong mafia pupuk.