Muratara SK-Menjelang Libur Akhir tahun, Tunjangan Gaji Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan Perangkat Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) belum di bayar, BPD dan Perangkat Desa merasa di dzolimi.
Hal tersebut di ungkapkan oleh, Kadus yang berasal dari karang anyar Khoyril anra mengatakan bahwa sudah ada surat perjanjian dan akan mengikuti prosedur apa bila tidak di indahkan maka akan menggelar aksi.
“Kita ikuti prosedur nya dulu, apa bila tidak ada titik terang nya, maka kita akan gelar aksi, entah aksi seperti apa karena ini menyangkut orang banyak”,kata khoyril, selasa 22/12/2020.
Kalo saya tidak ikut-ikutan saja tapi ini benar kami menuntut hak, mereka yang lain juga sama menuntut hak mereka agar segera di realisasikan, masak menuntut hak sendiri tidak boleh,ujar Okong sapaan akrabnya.
Dan alasan mereka juga tidak masuk akal, habis anggaran itu tidak jelas kemana arah nya, jika bilang karena corona juga otomatis pembangunan yang di hentikan bukan pemotongan gaji,cetusnya.
Ia juga mengatakan bahwa gaji terancam hangus walaupun tidak di bakar karena tidak yakin bahwa pemerintah akan membayar gaji tersebut.
“Gaji kami terancam hangus, kami tidak yakin kalau pemerintah akan membayar gaji kami, karena selain waktu yang singkat, pemerintah juga plin plan, jadi wajar saja jika kami seperti ini, menuntut untuk segera di realisasikan, karena sudah beberapa kali audiensi tapi tidak ada hasil, semoga di buka kan hati nya supaya tidak lagi mendzolimi kami”,kata khoyril anra.
Jika mereka komitmen dengan kata-kata mereka untuk membayar gaji itu baru kami anggap mereka pintar,kami aneh dan lucu kok bisa kas sampai kosong, ini Kabupaten lucu,cetusnya.
Semoga allah melaknat mereka-mereka yang terus mendzolimi kami,tutupnya.
(Elda)
