MURATARA SK-Tuntut transparansi pengelolaan anggaran di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berakhir Penyegelan Kantor Bupati, penyegelan ini di lakukan oleh Aliansi Masyarakat Muratara pada Rabu, 03 Februari 2021.
Aksi Ratusan Masyarakat yang di koordinatori oleh Frengki Pratama ini berakhir Penyegelan Kantor Bupati Muratara. Namun, Sebelum melakukan penyegelan kantor Bupati Muratara, masyarakat mengelar aksi di Depan Kantor Bupati Muratara guna menyampaikan aspirasi kepada Bandan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan.
Kemudian, perwakilan sejumlah masyarakat di panggil untuk menyampaikan aspirasi kepada BPK ke ruangan Bupati Muratara, namun baru menyampaikan aspirasi 1(satu) point, oknum BPK pergi meninggalkan ruangan.
Selanjutnya, karena tidak ada kejelasan terkait aksi tersebut, sejumlah Masyarakat melakukan sweeping di ruangan-ruangan yang ada di Kantor Bupati Muratara, dan kemudian memutuskan untuk melakukan penyegelan Kantor Bupati hingga ada kejelasan atau klarifikasi dari BPK dengan waktu yang tidak di tentukan.
Menanggapi hal itu, Assiten l Muratara menanggap penyegelan tersebut tidak berdasar.
“Silahkan warga menyampaikan aspirasi. Hak warga.Yang disesalkan dan disesalkan adanya oknum yg memaksa Pegawai utk keluar Kantor dan melakukan penyegelan. Ini tindakan yg tidak berdasar dan berindikasi mengganggu pelaksanaan Tugas Pemerintah”,Kata Asisten l, Susyanto tunut saat di konfirmasi via WhatsApp nya, oleh Wartawati sumateraklik.com.
Ia juga mengatakan bahwa terkait penyegelan kantor Bupati Muratara tersebut di serahkan kepada aparat kepolisian.
“Kita serahkan kepada aparat Kepolisian”,ujarnya.
